Komisi Eropa mengambil langkah nyata untuk membatasi kehadiran raksasa teknologi Tiongkok Huawei dan ZTE di infrastruktur telekomunikasi Eropa. Setelah sebelumnya mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat, Komisi Eropa bertujuan untuk mengubahnya menjadi peraturan yang mengikat secara hukum, yang secara efektif memaksa negara-negara anggota untuk menghentikan penggunaan peralatan dari vendor tersebut di jaringan 5G dan jaringan mereka di masa depan.
Perkembangan ini datang langsung dari Wakil Presiden Henna Virkkunen, yang memelopori upaya untuk memperkuat panduan keamanan Komisi tahun 2020. Peraturan yang diusulkan ini akan menandai peningkatan yang signifikan, mengubah rekomendasi sebelumnya menjadi peraturan yang dapat ditegakkan dengan konsekuensi potensial bagi negara-negara yang tidak patuh. Negara-negara anggota yang gagal mematuhi peraturan baru ini dapat menghadapi prosedur pelanggaran dan bahkan sanksi finansial.
Cakupan pembatasan yang diusulkan tidak hanya mencakup jaringan 5G saja. Virkkunen juga dilaporkan berupaya membatasi keterlibatan vendor Tiongkok dalam proyek jaringan serat optik, yang penting untuk memperluas akses broadband di seluruh Eropa. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas dalam mempertahankan kendali atas infrastruktur penting seiring dengan percepatan transformasi digital negara-negara UE.
Langkah ini sejalan dengan tren yang sedang berlangsung di Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi Tiongkok dan mengatasi kekhawatiran tentang pengaruh Beijing dalam sektor-sektor utama. Jerman telah mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan komponen penting dari Huawei dan ZTE di jaringannya mulai tahun 2026, sementara Finlandia siap untuk memperluas larangan yang ada terhadap komponen Huawei dalam penerapan 5G.
Meskipun Huawei dan ZTE tidak menanggapi permintaan komentar, dorongan peraturan ini menyoroti kesenjangan yang semakin besar antara Eropa dan Tiongkok terkait kemitraan teknologi. Kekhawatiran keamanan UE terhadap vendor-vendor ini kemungkinan akan semakin mengintensifkan perdebatan yang sedang berlangsung seputar keseimbangan kepentingan ekonomi dengan pertimbangan keamanan nasional di bidang telekomunikasi.
